Jakarta - Presiden dan Wakil Presiden terpilih Joko Widodo berencana membentuk Kementerian Kependudukan. Deputi Tim Transisi Jokowi-JK Andi Widjajanto pekan lalu mengatakan, salah satu tujuan pembentukan kementerian itu adalah untuk efisiensi pemerintahan.

Cara kerja kementerian ini akan sangat detail. Pada tahap awal, kementerian ini akan melakukan pemetaan data kependudukan. Kemudian dilakukan beberapa national review yang berbasis pada satu data base bersama. Misalnya review angka dan kantung-kantung penduduk miskin dengan menggunakan basis daya yang sama.

Selama ini menurut Andi, indikator terkait angka kemiskinan yang dipakai oleh kementerian sering berbeda. Seperti data penduduk miskin untuk program satu dengan program lainnya sering berbeda.

Menurut dia, Badan Kependudukan juga membuat analisa dan memberikan saran kepada Presiden dalam mengambil kebijakan. "Sehingga upaya pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup, termasuk bantuan BLT tepat sasaran," kata Chandra yang juga mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi ini.

Badan Kependudukan juga memiliki kewenangan serta kewajiban mendata, menyimpan, memelihara dan menjaga kerahasiaan data dari program e-KTP. "Bila dibentuk Kementerian Kependudukan akan lebih baik," kata Chandra. 

(sebagaimana dikutip dari : Detik.com)

SELAMAT DATANG !! di Official Blog : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN ACEH TAMIANG